ikntoday.id, Samarinda – Dalam rangka memperkuat program kerja tahun 2025 dan mendorong penguatan demokrasi di Kalimantan Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim menggelar Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 pada Kamis (12/6/2025).
Mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kaltim, Andi Abdul Razaq turut hadir dalam rapat tersebut.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim Fatimah Waty. Hadir pula narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Ely Uswatun Kasanah dan akademisi Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena.
Dalam pemaparannya, Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di daerah. Sejak tahun 2019, IDI telah menjadi indikator kinerja yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kini juga digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Indikator dalam penyusunan IDI mencakup aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas demokrasi. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kesbangpol, tetapi seluruh elemen masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Pokja IDI. Masing-masing OPD memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi di Kalimantan Timur,” ujar Firdaus.
Ia juga menambahkan bahwa IDI kini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja kepala daerah. Menurutnya, semakin tinggi nilai IDI, semakin baik pula kualitas pemerintahan yang dijalankan di suatu daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar instansi serta memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan di Kalimantan Timur.
