ikntoday.id, Samarinda — Di balik lalu lintas padat kendaraan logistik di Kalimantan Timur, tersimpan tantangan besar kendaraan bermuatan berlebih dan berdimensi tak sesuai alias ODOL (Over Dimension Over Loading). Pemerintah Provinsi Kaltim kini mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini.
Melalui Dinas Perhubungan, program nasional Zero ODOL mulai dijalankan dengan jadwal bertahap dimulai dari sosialisasi 10–30 Juni, pembinaan 1–13 Juli, hingga penindakan langsung pada 14–27 Juli 2025.
Langkah ini diharapkan mampu menertibkan kendaraan barang yang selama ini menjadi ancaman terhadap keselamatan dan ketahanan infrastruktur jalan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mendukung penuh inisiatif tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kesiapan di lapangan. “Jangan sampai niat baik ini justru menjadi beban tambahan bagi sektor-sektor vital seperti pertambangan dan kehutanan yang sangat bergantung pada logistik,” jelas Reza, Jum’at (4/7/2025).
Menurutnya, implementasi Zero ODOL tak cukup hanya dengan penegakan hukum.
Regulasi yang matang, infrastruktur penunjang, serta solusi transportasi alternatif harus disiapkan secara menyeluruh. (Adv).
