ikntoday.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Agusriansyah Ridwan, menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia menekankan perlunya pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam hal data pendidikan.
Agusriansyah berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Kutim mampu membangun sistem data sendiri yang akurat dan independen.
Menurutnya, data milik daerah bisa menjadi pembanding terhadap rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga publik dapat melihat mana yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Saat BPS merilis data, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” ujarnya, Sabtu (5/7/2025).
Ia juga mendorong pembentukan tim riset independen untuk mengkaji penyebab anak-anak tidak mengenyam pendidikan. Agusriansyah menduga terdapat sejumlah faktor, seperti anak usia sekolah yang bekerja atau penduduk pendatang yang tidak tercatat secara resmi namun tetap masuk dalam statistik.
Di sisi lain, ia menyoroti masalah keterbatasan fasilitas dan jauhnya jarak tempuh menuju sekolah sebagai hambatan utama.
“Apakah karena sekolah yang tidak ada atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan? Ini bisa jadi objek penelitian,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan pentingnya keadilan akses terhadap program nasional seperti Sekolah Garuda. Agusriansyah menilai, di daerah terpencil seperti Kaliorang, pendekatan khusus harus diterapkan agar kebijakan tidak hanya bersifat simbolis.
“Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” pungkasnya. (Adv).
