ikntoday.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menghadiri Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan yang membahas strategi peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) serta optimalisasi kerja sama antara fasilitas layanan kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Darlis mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan angka cakupan UHC di beberapa daerah di Kaltim, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Berau.
Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak serius pada anggaran daerah, terutama jika Kementerian Kesehatan menerapkan pemangkasan General Purpose Net (GPN).
“Kita harus waspada terhadap penurunan UHC karena itu bisa mempengaruhi alokasi anggaran. DPRD Kaltim berkomitmen untuk memastikan kebijakan kesehatan tetap berpihak pada masyarakat,” tegasnya, Selasa (17/6/2025).
Darlis juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan BPJS dan layanan di rumah sakit. Ia menyebut masih banyak keluhan dari masyarakat terkait keterbatasan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, layanan rawat inap, hingga jumlah tenaga medis yang terbatas.
“Banyak masyarakat mengeluhkan tidak bisa berobat di luar jam operasional karena faskes tingkat pertama tutup. Akhirnya mereka terpaksa ke IGD, padahal belum tentu masuk kategori gawat darurat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan BPJS Kesehatan dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan di Kaltim menjadi lebih mudah dan merata. (Adv).
