ikntoday.id, Samarinda – Penurunan penerimaan Kalimantan Timur dari Dana Bagi Hasil (DBH) dalam dua tahun terakhir mulai menekan kondisi keuangan daerah. Situasi ini memicu keprihatinan dari DPRD Kaltim yang mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan transformasi ekonomi dan tidak terus bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber utama pendapatan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong transformasi fiskal secara menyeluruh. Menurutnya, daerah perlu mengoptimalkan potensi sektor-sektor ekonomi alternatif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kondisi keuangan kita mulai melemah, terutama karena DBH turun cukup signifikan. Ini peringatan bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Sabaruddin menjelaskan, penurunan DBH terutama dari sektor mineral dan batubara (minerba) turut dipengaruhi oleh regulasi baru pemerintah pusat, termasuk penerapan opsen pajak kendaraan bermotor. Dampaknya tak hanya pada proyeksi APBD 2026, tetapi juga bisa mengganggu pembiayaan program-program prioritas daerah.
“Kalau tidak segera diantisipasi, kita bisa kekurangan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan dasar, terutama pembangunan infrastruktur dan layanan publik,” imbuhnya.
Komisi II DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk menyusun strategi diversifikasi ekonomi yang serius dan terarah. Di antaranya melalui pengembangan kawasan ekonomi baru non-tambang, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan, serta penguatan sektor hilirisasi berbasis sumber daya lokal.
“Daerah kita kaya, bukan cuma batubara. Tapi selama ini belum digarap maksimal. Sekarang saatnya kita ubah arah kebijakan agar ekonomi Kaltim tidak rapuh,” tegas legislator dari Dapil Kutai Kartanegara tersebut.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperbaiki manajemen retribusi dan pajak daerah yang ada. Upaya digitalisasi sistem perpajakan juga dinilai penting untuk menciptakan transparansi dan efisiensi.
DPRD berharap pemerintah provinsi segera merespons kondisi ini dengan kebijakan konkret, agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah menurunnya kontribusi sektor ekstraktif. (Adv).
