ikntoday.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah provinsi untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran 2025.
Dorongan ini muncul karena lambatnya pembangunan jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), yang dinilai sangat strategis sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyoroti terbatasnya anggaran pembangunan jalan di dua wilayah tersebut yang belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Bankeu untuk 2025 ini sekitar Rp200 miliar lebih. Tapi ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak, apalagi di dua daerah penyangga IKN,” kata Abdurahman.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesiapan logistik dan konektivitas menuju kawasan IKN.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di Kabupaten Paser, hanya dua ruas jalan yang berstatus provinsi, yaitu Janju-Jone-Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Meski kondisinya sudah hampir mantap, masih terdapat delapan ruas jalan lain yang belum tersentuh secara maksimal karena tidak termasuk dalam kewenangan provinsi.
“Total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun menurut data dari Dinas PU Paser,” ungkap Abdurahman.
Ia juga menyoroti bahwa perbaikan yang telah dilakukan belum optimal. Karena itu, dukungan tambahan dari pemerintah provinsi sangat diperlukan, terutama untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN.
“Kita perlu pemerataan perhatian. Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan di daerah penyangga harus tetap dikawal,” ujarnya.
Abdurahman berharap, perubahan status terhadap beberapa ruas jalan non-provinsi dapat segera dilakukan agar pembangunan bisa lebih optimal. Jika tidak memungkinkan dalam waktu dekat, ia menyarankan agar skema bankeu dijadikan solusi untuk menambal kekurangan anggaran.
Dengan tujuh legislator yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) PPU dan Paser, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong agar pembahasan anggaran mendatang lebih berpihak pada wilayah strategis penopang IKN.
“Ini bukan cuma soal dapil, tapi soal posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia. Maka kita semua wajib memastikan infrastruktur dasar, seperti jalan, benar-benar siap,” pungkasnya. (Adv).
