ikntoday.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan keprihatinannya terhadap belum adanya kejelasan terkait nilai kerugian dan progres pemulihan infrastruktur vital yang terdampak insiden di Jembatan Mahakam.
Menurut Sabaruddin, pihak pelaku insiden telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan. Namun, hingga kini proses penghitungan kerugian oleh instansi terkait belum rampung.
“Kami mendapat informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) bahwa mereka masih melakukan penghitungan ulang bersama konsultan. Tapi soal kapan selesainya, belum ada kejelasan,” ujarnya kepada awak media.
Berdasarkan data sementara yang beredar, kerugian untuk satu komponen kerusakan saja diperkirakan bisa mencapai Rp30 miliar. Namun Sabaruddin menegaskan bahwa angka tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil dari total kerusakan.
“Itu baru sebagian kecil. Untuk keseluruhan kerusakan, belum ada kepastian. Jadi kami masih menunggu informasi resmi,” katanya.
Ia juga mengkritisi lambannya penanganan teknis di lapangan. Menurutnya, sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. (13/05/2025)
“Jangan sampai publik menilai pemerintah abai terhadap fasilitas umum yang krusial. Jembatan Mahakam bukan sekadar beton, tapi urat nadi transportasi ribuan warga,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Sabaruddin, tidak menutup kemungkinan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan pihak-pihak terkait, apabila tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam menyelesaikan persoalan publik merupakan bentuk tanggung jawab bersama.
“Kita ingin memberi ruang kepada pihak teknis untuk bekerja, tapi jangan sampai ruang itu dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas waktu. Jika progresnya macet, kami akan ambil langkah tegas,” pungkasnya. (Adv).
