ikntoday.id, Samarinda – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen penuh lembaganya untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas Gubernur Kaltim, terutama dalam 100 hari pertama masa kerja.
Dalam pertemuan awal antara legislatif dan eksekutif yang digelar baru-baru ini, Nanda menjelaskan bahwa meskipun pertemuan masih bersifat umum, telah terlihat komitmen kuat untuk menjalin sinergi antara kedua lembaga.
“Pertemuan ini masih bersifat umum karena baru pertama kali, tetapi sudah terlihat komitmen kuat untuk bersinergi antara legislatif dan eksekutif. Ke depan, pembahasan akan lebih diarahkan pada sektor-sektor tertentu,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Senin (26/5/2025).
Ia menjelaskan, DPRD Kaltim akan membagi pembahasan ke dalam forum-forum sektoral guna mempermudah penanganan isu secara spesifik serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mencegah akumulasi persoalan serta mendorong realisasi kebijakan strategis.
Nanda juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi pembangunan gubernur dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan akan segera dibahas dalam rapat paripurna.
“Penyesuaian terhadap dokumen itu juga sudah mengacu pada instruksi presiden, instruksi gubernur, serta surat keputusan dari Kemendagri,” jelasnya.
Dalam konteks pengelolaan anggaran, Nanda menyebut terdapat tiga sektor utama yang menjadi fokus pergeseran anggaran daerah, yakni pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan secara aktif mengawasi pelaksanaan program unggulan Gubernur Kaltim seperti GratisPol dan JosPol. “Program yang berhasil tentu akan kami apresiasi, sementara yang belum optimal akan kami beri masukan secara konstruktif. Ini masih tahap awal, jadi perlu kita berikan ruang untuk pelaksanaan yang lebih baik,” tegas Nanda.
Di akhir pernyataannya, Nanda menyatakan bahwa pertemuan kerja ini merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Adv).
