ikntoday.id, Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program Pendidikan Gratis atau Gratispol yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Program ini sejalan dengan upaya kita mendukung RPJMD nasional,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Namun demikian, Hasanuddin juga mengingatkan adanya tantangan serius ke depan, khususnya terkait proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut, dana DBH diperkirakan akan turun dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun.
“Masalahnya ada pada penurunan fiskal kita. Dana bagi hasil turun cukup signifikan di anggaran murni 2026,” jelasnya.
Penurunan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada pemerintah provinsi, tetapi juga akan memengaruhi sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim yang juga mengandalkan dana tersebut. Oleh karena itu, efisiensi anggaran disebutnya menjadi langkah kunci untuk menjaga keberlangsungan layanan publik, termasuk Program Gratispol.
“Kita akan terus melakukan efisiensi agar kualitas layanan publik tetap terjaga,” tegas Hasanuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa proyeksi perubahan anggaran tahun 2025 menunjukkan tren penurunan. Meski begitu, ia tetap optimistis situasi fiskal akan membaik. (08/05/2025)
“Kemungkinan akan turun, tapi kita lihat nanti. Ini masih sementara,” pungkasnya penuh harap. (Adv).
