ikntoday.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum dari tujuh fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Dalam sidang tersebut, berbagai isu strategis menjadi sorotan utama fraksi-fraksi, mulai dari optimalisasi belanja daerah, upaya pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah fraksi juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor penting. Mereka menilai, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan yang telah berjalan, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD Kaltim berharap Pemerintah Provinsi dapat segera menindaklanjuti masukan tersebut dengan melakukan koordinasi lintas sektor demi tercapainya solusi konkret dan berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (Adv).
