ikntoday.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Ia menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi penting bagi kemajuan Kaltim, bahkan lebih vital dibanding percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan di wilayah terluar.
“Kalau jalannya sambil berjalan aja. Tapi manusianya pintar enggak, harus dipintarkan dulu. Pintar itu juga harus sehat, makanya kesehatan juga harus diperhatikan,” ujar Ekti.(30/05/2025)
Politisi asal Kutai Barat itu menyoroti pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat dalam bersaing dan hidup sehat, bukan semata dari keberadaan infrastruktur.
Lebih lanjut, Ekti menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mengawal pelaksanaan visi-misi gubernur dan wakil gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu program unggulan seperti GratisPol yang menjamin akses pendidikan dan kesehatan gratis disebutnya akan terus dikawal hingga ke pelosok.
“Kalau dari provinsi enggak ada masalah, karena kami yang kawal RPJMD dan RKPD-nya. Nah, pemerintah kabupaten ini harus mensinkronkannya,” tegas Ekti.
Ia juga menyoroti laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mencatat rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser. Hal ini, kata Ekti, menjadi peringatan bagi para kepala daerah untuk mengubah pola pikir dan lebih fokus pada pengembangan SDM.
“Ini soal mindset kepala daerah. Jangan hanya mau bikin ini-bikin itu, padahal yang paling penting adalah SDM. Itu yang harus connect dengan visi-misi pemerintah provinsi,” bebernya.
Meski terdapat proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim pada 2026 yang diperkirakan hanya mencapai Rp18 triliun dibanding Rp20 triliun tahun sebelumnya, Ekti tetap optimistis kondisi tersebut bersifat sementara dan akan kembali normal seiring pertumbuhan ekonomi daerah. “Itu baru Februari kemarin. Siapa yang bisa prediksi 10 bulan ke depan, saya yakin pasti tercapai,” kata Ekti.
Di sisi lain, Ekti juga menaruh kepercayaan terhadap kemampuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut Kepala Bapenda, Ismiati, sebagai sosok yang mampu memaksimalkan potensi penerimaan daerah di tengah dinamika fiskal saat ini. (Adv).
